Panduan Pengadaan Zoom untuk Instansi: SPJ, Invoice, dan NPWP

Panduan ini untuk bendahara, PPK, dan staf administrasi kantor pemerintah, sekolah, BUMN/BUMD, atau lembaga yang perlu menyewa Zoom berbayar untuk rapat atau webinar lalu mempertanggungjawabkannya. Isinya alur pembelian di Se-Hari, dokumen yang bisa Anda lampirkan ke SPJ, soal NPWP dan pajak, serta rujukan aturan yang relevan.

Alur pembelian langkah demi langkah

  1. Hitung kebutuhan. Catat jumlah peserta terbanyak, durasi, dan jumlah sesi. Kapasitas dan durasi menentukan paket; pakai kalkulator biaya meeting untuk total per bulan. Buka kalkulator biaya meeting.
  2. Pastikan metode pengadaan. Untuk nilai sampai Rp10 juta, aturan pengadaan memakai bukti pembelian/pembayaran (invoice termasuk di dalamnya); sampai Rp50 juta memakai kuitansi. Konfirmasi ke PPK atau pejabat pengadaan, termasuk pembanding harga yang diminta.
  3. Daftar dan isi Data Penagihan. Buat akun Se-Hari, lalu buka Pengaturan → Data Penagihan: nama instansi, PIC, alamat, NPWP instansi, dan email bagian keuangan. Data ini dicetak di invoice. Buka Data Penagihan (perlu masuk).
  4. Top up kredit dan bayar. Pilih jumlah kredit sesuai kebutuhan dan bayar di halaman checkout. Invoice terbit otomatis setelah pembayaran lunas dan dikirim ke email.
  5. Unduh invoice PDF. Buka Riwayat Top Up, lalu Unduh Invoice. Bila Data Penagihan baru diisi setelah membayar, pakai tombol "Pakai data penagihan" agar invoice atas nama instansi. Buka Riwayat Top Up (perlu masuk).
  6. Buat meeting dan kumpulkan bukti pelaksanaan. Buat meeting dari kredit. Simpan undangan, daftar hadir, notulen, dan dokumentasi kegiatan untuk dilampirkan ke SPJ.

Top up minimum Rp35.000 (35 kredit, 1 kredit = Rp1.000). Kredit berlaku 90 hari sejak pembelian, jadi belikan sesuai rencana kegiatan dalam periode itu, bukan untuk setahun sekaligus.

Contoh perhitungan untuk satu bulan kegiatan

Satu webinar sosialisasi 250 peserta ditambah empat rapat koordinasi 30 peserta selama satu jam:

KegiatanPaketBiaya
Webinar 250 peserta1 Hari, maks. 300 pesertaRp35.000
4 × rapat koordinasi 30 peserta4 × Rp4.000Rp16.000
Total kredit yang dibeliRp51.000

Angka diambil dari tarif yang berlaku saat halaman ini dibuka. Belum termasuk biaya layanan metode pembayaran. Hitung skenario Anda sendiri di kalkulator biaya meeting.

Metode pengadaan yang biasanya berlaku

Belanja sewa Zoom untuk rapat dan webinar umumnya bernilai kecil, jauh di bawah batas pengadaan langsung untuk barang/jasa lainnya (paling banyak Rp200.000.000). Aturan pengadaan membedakan dokumen kontraknya menurut nilai:

Nilai belanja barang/jasa lainnyaBentuk dokumen
Sampai Rp10.000.000Bukti pembelian/pembayaran, misalnya invoice, faktur, atau struk
Di atas Rp10.000.000 sampai Rp50.000.000Kuitansi
Di atas Rp50.000.000 sampai Rp200.000.000Surat perintah kerja (SPK)

Untuk nilai sampai Rp50.000.000, pedoman LKPP menggambarkan alurnya sebagai pemesanan ke penyedia, serah terima, penyerahan bukti pembelian atau kuitansi, lalu pembayaran oleh PPK, dengan pembanding harga dari paling sedikit dua sumber. Invoice PDF Se-Hari memenuhi peran bukti pembelian/pembayaran itu. Rujukan pasalnya ada di bagian rujukan aturan.

Dokumen untuk SPJ

Kelengkapan SPJ ditentukan pedoman instansi masing-masing. Dokumen berikut yang umumnya diminta untuk belanja jasa rapat daring, dan dari mana Anda mendapatkannya:

DokumenSumberCatatan
Invoice/kuitansiSe-Hari: Riwayat Top Up → Unduh InvoicePDF bernomor, bercap LUNAS, berlaku sebagai bukti pembayaran
Bukti pembayaranAplikasi bank/e-wallet yang dipakai membayarNomor referensi pembayaran juga tercetak di invoice
Undangan atau nota dinas kegiatanInternal instansiCantumkan tautan atau ID meeting Zoom
Daftar hadirFormulir daring atau daftar hadir manualUntuk peserta daring, siapkan formulir presensi sebelum acara
Notulen atau laporan kegiatanTemplate notula rapat dinas (.docx) atau notulen otomatis dari rekamanNotulen dari rekaman memerlukan rekaman cloud yang diaktifkan saat membuat meeting
DokumentasiTangkapan layar galeri peserta, rekamanRekaman cloud Se-Hari tersimpan 30 hari; unduh sebelum kedaluwarsa

Isi invoice Se-Hari

  • Nomor invoice berurutan per tahun dengan format SH-INV/TAHUN/BULAN/NOMOR.
  • Ditagihkan kepada: nama instansi, u.p. PIC, alamat, NPWP pembeli, email, dan telepon dari Data Penagihan.
  • Tanggal terbit dan tanggal bayar (WIB), nomor order, referensi dan metode pembayaran.
  • Rincian top up kredit, diskon voucher bila ada, biaya layanan pembayaran, dan total dibayar.
  • Cap LUNAS, jumlah terbilang, masa berlaku kredit, dan catatan bahwa Se-Hari belum PKP.

Invoice tidak pernah dihapus. Transaksi yang dibatalkan membuat invoice-nya bercap DIBATALKAN, sehingga nomor invoice tetap berurutan tanpa celah, hal yang biasanya diperiksa saat audit.

NPWP dan pajak

Kolom NPWP di Data Penagihan menerima format 15 digit maupun 16 digit, lalu mencetaknya di blok "Ditagihkan kepada". Karena Se-Hari belum berstatus PKP, invoice tidak memuat PPN dan tidak ada Faktur Pajak. Kewajiban perpajakan dari sisi instansi sebagai pemotong atau pemungut pajak mengikuti ketentuan yang berlaku dan pedoman bendahara Anda; panduan ini tidak menggantikan nasihat pajak.

Rujukan aturan

Hanya aturan yang bisa Anda periksa sendiri di sumber resmi (diperiksa 12 November 2026). Peraturan LKPP 12/2021 yang masih sering dikutip sudah dicabut dan diganti Peraturan LKPP 3/2026.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah invoice Se-Hari bisa atas nama instansi?

Bisa. Isi Data Penagihan (nama instansi, PIC, alamat, NPWP, email keuangan) sebelum membayar. Kalau terlanjur membayar, buka Riwayat Top Up lalu pilih "Pakai data penagihan"; data pembeli di invoice diganti tanpa mengubah nominal. Penggantian dibatasi 3 kali dalam 30 hari sejak invoice terbit.

Apakah invoice memuat PPN?

Tidak. Se-Hari belum berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga tidak memungut PPN dan tidak menerbitkan Faktur Pajak. Catatan itu tercetak di invoice. Kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak lain dari sisi instansi mengikuti ketentuan yang berlaku; konsultasikan dengan bendahara.

Apakah invoice sekaligus kuitansi?

Ya. Invoice yang terbit setelah pembayaran lunas bercap LUNAS, memuat jumlah dalam angka dan terbilang, dan dinyatakan berlaku sekaligus sebagai bukti pembayaran (kuitansi).

Bagaimana dengan bea meterai?

Meterai tidak dibubuhkan otomatis pada invoice. Untuk dokumen tanda terima uang bernilai di atas Rp5.000.000, bea meterai Rp10.000 terutang dan menjadi tanggungan penerima dokumen; sebagian besar pembelian sewa Zoom bernilai jauh di bawah batas itu.

Metode pembayaran apa yang tersedia?

Metode yang aktif selalu ditampilkan di halaman checkout. Biaya layanan dari penyedia pembayaran ditambahkan saat checkout dan ikut tercatat di invoice.

Penyedia saya diminta melampirkan dokumen identitas usaha. Bagaimana?

Persyaratan dokumen penyedia berbeda antarinstansi. Tanyakan lebih dulu lewat halaman kontak Se-Hari sebelum membayar, supaya Anda tahu dokumen apa yang bisa disediakan.

Siap memesan?

Untuk rapat dan webinar instansi, lihat paket sewa Zoom Pro per sesi atau langsung mulai dari sewa Zoom harian tanpa langganan. Kalau rapatnya direkam, notulen rapat otomatis dari rekaman membantu menyiapkan notulen untuk lampiran SPJ. Template kosong lain tersedia di template notulen rapat siap unduh. Pertanyaan soal dokumen pengadaan: hubungi kami.